Warna Muda Media – Meski masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin mendesak, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk mengatasi isu ini justru mengalami penurunan. Apakah langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani tantangan besar ini?
Minimnya Anggaran untuk Kementerian Perempuan dan Anak
Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk isu perempuan dan anak sering kali dianggap tidak memadai. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sebagai lembaga yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak, justru mendapatkan anggaran yang relatif kecil dibandingkan kementerian lain.
Pada tahun anggaran 2025, anggaran KemenPPPA mengalami penurunan sebesar 3,52 persen dari tahun sebelumnya, menjadi Rp300,65 miliar. Pengurangan ini berpotensi mempengaruhi efektivitas program-program yang dijalankan untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai masalah sosial, termasuk kekerasan.
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Tinggi
Meskipun anggaran yang diberikan relatif kecil, masalah yang harus dihadapi oleh KemenPPPA cukup besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Sekitar 73 persen dari kekerasan yang dialami perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan kekerasan fisik menjadi yang paling umum. Sementara itu, kekerasan seksual mendominasi kasus yang terjadi pada anak-anak.
Penanganan kasus-kasus ini memerlukan sumber daya yang cukup besar, baik dari segi finansial maupun tenaga profesional. Namun, dengan anggaran yang terbatas, tantangan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kekerasan menjadi semakin berat.
Tantangan dalam Mewujudkan Keterwakilan Gender
Selain kekerasan, keterwakilan perempuan di posisi strategis pemerintahan juga masih menjadi tantangan. Meskipun sudah ada peraturan yang mendukung kesetaraan gender di berbagai sektor, pelaksanaannya masih belum merata. Banyak kementerian dan lembaga pemerintahan yang belum berhasil mencapai proporsi perempuan yang ideal di posisi eselon atau level manajerial.
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun upaya ke arah kesetaraan gender sudah berjalan, masih diperlukan komitmen lebih untuk merealisasikannya secara efektif.
Penurunan Anggaran di Tengah Banyaknya Isu
Penurunan anggaran KemenPPPA yang terjadi di tengah tingginya kasus kekerasan dan minimnya keterwakilan perempuan di berbagai bidang mengundang pertanyaan tentang prioritas pemerintah. Dengan anggaran yang terbatas, KemenPPPA harus berusaha lebih keras untuk mengoptimalkan program-program yang sudah ada, sambil tetap mencari cara untuk menangani masalah-masalah mendesak yang dihadapi perempuan dan anak di Indonesia.
Tantangan ke depan adalah bagaimana kementerian ini bisa memaksimalkan anggaran yang terbatas untuk memastikan bahwa perempuan dan anak di Indonesia mendapatkan perlindungan yang layak, serta mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di sektor-sektor penting.
